Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa akuntabilitas tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, dan evaluasi yang dilakukan secara terbuka. Karena itu, Bappeda mendorong seluruh OPD memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD) secara konsisten sebagai instrumen pengendalian dan pemantauan program.

Menurut Arif, keberadaan SIKPD memungkinkan pemerintah daerah mengawasi berbagai indikator pelaksanaan program, mulai dari target kinerja, realisasi anggaran, hingga capaian output yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah.

“Kami tidak mau program berjalan tetapi hasilnya tidak bisa diukur. Lewat SIKPD, target, realisasi anggaran, sampai capaian output-nya dapat dipantau. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa esensi akuntabilitas bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi melalui laporan berkala. Lebih dari itu, yang menjadi ukuran utama adalah sejauh mana program pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Bappeda bertugas memastikan uang rakyat digunakan sesuai dengan janji yang telah direncanakan. Jika OPD akuntabel, kepercayaan publik akan meningkat. Dan itu merupakan modal penting bagi pembangunan Sumenep ke depan,” kata Arif.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pembangunan, evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh target pembangunan berjalan sesuai indikator yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut sekaligus menjadi sarana koreksi terhadap program yang dinilai belum optimal.

Arif menilai sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Selama ini, ukuran keberhasilan sering kali hanya dikaitkan dengan tingginya penyerapan anggaran. Padahal, menurut dia, aspek yang lebih penting adalah capaian program dan dampaknya bagi masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain memperkuat sistem pemantauan, Bappeda juga menekankan pentingnya pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu oleh seluruh perangkat daerah. Kualitas data yang baik dinilai menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif.

Langkah penguatan akuntabilitas tersebut sejalan dengan arahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, melayani, dan transparan. Melalui sistem pengelolaan kinerja yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat.

Bappeda optimistis penguatan akuntabilitas yang dilakukan secara berkelanjutan akan berdampak pada peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep.

Di saat yang sama, upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan arah pembangunan daerah. (rba)